BANYUMAS – Berdasarkan informasi, hingga saat ini di Kelurahan Krandegan Kabupaten Banjarnegara masih didapati pasangan hidup serumah hanya dengan nikah siri. 

‎Berdasarkan data yang diterima pihak kelurahan, hingga Selasa (22/6/2026) diperkirakan terdapat lebih dari 30 pasangan belum memiliki dokumen pernikahan sah.

‎Hal ini tentu menjadi sorotan publik sehingga Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, terus berupaya menekan angka pernikahan tidak tercatat atau nikah siri di wilayahnya.

‎Bahkan, Kelurahan Krandegan sudah menetapkan surat keputusan (SK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang fasilitasi tertib nikah. Pihak kelurahan secara aktif memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pasangan yang ingin meresmikan pernikahan di mata hukum.

Tujuh Pasangan Nikah Resmi

‎Sudirman selaku Kepala Kelurahan Krandegan menyampaikan kebijakan ini diambil karena masih banyak warganya terindikasi melakukan nikah siri.

‎"Inovasi ini kami buat untuk memberikan kepastian hukum bagi warga. Melalui regulasi SK Lurah ini, kami mendampingi mereka agar memiliki status keluarga yang jelas sehingga bisa diterbitkan Kartu Keluarga (KK)," jelasnya.

‎Ia juga menyampaikan jika pada Senin (22/6/2026) menjadi saksi pernikahan resmi salah satu pasangan di KUA Kecamatan Banjarnegara.

‎Kepada media, Sudirman menegaskan, bahwa proses pengurusan dokumen pernikahan tidak dipungut biaya alias gratis.

Baca juga

Banyak Pasangan Nikah Siri, Kelurahan Krandegan Banjarnegara Fasilitas Nikah Resmi Gratis

‎"Bagi warga luar daerah berdomisili di Krandegan, kita juga membantu memfasilitasi pengurusan surat pindah secara gratis. Harapan kami, program ini dapat menginspirasi stakeholder di wilayah lain," ujarnya.

‎Untuk diketahui, bahwa SK 7 Tahun 2026 dapat efektif berkat kolaborasi lintas sektor seperti perangkat RT/RW dan penyuluh KB kecamatan serta Camat Banjarnegara sebagai pembina, 

‎Sementara itu, Plt Kepala KUA Kecamatan Banjarnegara, Muhamad Ngunwan, memberikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Kelurahan Krandegan.

‎Ia kemudian menjelaskan untuk mengurus dan pelaksanaan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya alias gratis. "Kami mengimbau kepada masyarakat yang nikah siri untuk segera meresmikan pernikahan resmi di KUA," tegasnya.

‎Ia juga mengingatkan bahwa pernikahan siri atau di 'bawah tangan' tidak memiliki kekuatan hukum dan rentan merugikan pihak perempuan dan anak apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

‎Karena ada beberapa konsekuensi hukum akibat nikah siri, antara lain, istri tidak dapat menuntut hak nafkah secara hukum jika suami mengabaikan tanggung jawabnya. 

‎Kemudian, anak yang lahir dari nikah siri secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. 

‎Anak juga terancam kehilangan hak waris dari ayah kandungnya karena tidak adanya dokumen jalur nasab yang sah.

‎Pernikahan siri tandas Muhamad Ngunwan tidak memiliki payung hukum. ‎Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk meresmikan secara resmi. (*)