TIMES BANYUMAS, BANJARNEGARA – Sekda Banjarnegara Drs Indarto MSi menegaskan, Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda Banjarnegara saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) Kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 di Ruang Sasana Karya Sekretarian Daerah Banjarnegara, Selasa (28/10/2025). Rakor ini diikuti oleh 100 perwakilan pejabat dan staf dari OPD kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara.

‎Sekda Indarto menyampaikan bahwa seluruh program pembangunan sudah dirancang dengan perhitungan yang matang oleh pemerintah daerah. ‎Namun, karena ada perubahan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran menjadi faktor penting yang perlu disikapi bersama karena berdampak langsung terhadap pembiayaan sejumlah program daerah.

‎“Kita memahami bahwa kebijakan efisiensi ini tidak hanya berdampak di Banjarnegara, tetapi juga dirasakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Situasi ini menuntut kita bekerja lebih teliti, cermat, dan menyesuaikan prioritas pembangunan,” kata Sekda Banjarnegara

‎Saat ini kata Indarto, Pemkab Banjarnegara lebih fokus pada pengalokasian anggaran sektor-sektor fundamental seperti gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. 

‎Sektor-sektor tersebut dinilai sebagai kebutuhan pokok yang harus diutamakan sebelum dialokasikan ke bidang lainnya, termasuk pembiayaan untuk desa dan kelurahan.

‎Sekda juga menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terus berupaya mempercepat pembangunan daerah melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

‎“Hampir setiap pekan Bupati dan Wakil Bupati berada di Jakarta atau Semarang untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, memperjuangkan pembangunan di Banjarnegara. Walau belum sepenuhnya sesuai harapan, hasilnya mulai dapat kita rasakan bersama,” tambahnya.

‎Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Banjarnegara, Anang Sutanto SSTP, MSi mengingatkan agar pengelolaan dana kelurahan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan penuh tanggung jawab.

‎Kelurahan imbuh Anang memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa. Karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan memerlukan ketelitian serta koordinasi yang baik antara pihak kelurahan dan kecamatan.

‎"Melalui Rakor ini, kami berharap seluruh lurah dan camat dapat memperkuat sinergi, memahami arah kebijakan fiskal daerah, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik," tandas Anang Sutanto, Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Banjarnegara. (*)