TIMES BANYUMAS, JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor kendaraan yang melakukan kecurangan dalam pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat pengawasan, memastikan ketepatan penyaluran, serta menjaga keadilan bagi masyarakat yang berhak.

Direktur Utama Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pemblokiran nomor polisi (nopol) kendaraan tersebut karena teridentifikasi melakukan kecurangan.

"Dari sisi pengawasan sistem subsidi, (Pertamina Patra Niaga) telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM (subsidi) di SPBU," kata Ega dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ega tidak menjelaskan secara rinci bentuk kecurangan yang dilakukan ratusan ribu kendaraan tersebut, hanya saja dirinya menegaskan pemblokiran dilakukan untuk mencegah agar mereka tidak melakukan pembelian terhadap BBM subsidi.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU hingga pertengahan November 2025.

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi hingga ke pelosok Indonesia melalui 231 fasilitas yang mencakup terminal BBM, terminal LPG, serta depo pengisian pesawat udara yang beroperasi di berbagai wilayah.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat pada sektor BBM, perusahaan mengoperasikan 15.345 titik penyaluran, termasuk program BBM Satu Harga di 573 lokasi yang memperluas akses energi secara berkeadilan.

Lebih lanjut ia mengatakan pemasaran Pertamina tumbuh dengan baik dan pihaknya terus mendorong penjualan produk-produk nonsubsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi.

"Program-program strategis yang terus kita dorong selama tahun 2025 antara lain program subsidi tepat baik untuk sektor BBM maupun sektor LPG. Untuk sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun jenis Pertalite," katanya, menjelaskan.

Untuk memastikan penyaluran BBM jenis bahan bakar tertentu (JBT) solar maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite saat ini, katanya, sudah mendapatkan hasil, di mana kuota solar sampai Oktober 2025 diperkirakan bisa terkendali di bawah 1,5 persen dari kuota yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga.

"Sementara untuk sektor Pertalite diperkirakan under 10 persen dari kuota 2025," ujar dia.

Untuk terus mendorong produk non-subsidi dan juga mendorong produk ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga terus mendorong pertumbuhan penjualan produk Pertamax Green, yang saat ini sudah terdapat 168 SPBU di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten yang menjual dan menyediakan produk Pertamax Green.

"Animo masyarakat cukup baik, sales growth sampai dengan saat ini kurang lebih 80 persen dibanding tahun 2024," kata Ega. (*)