TIMES BANYUMAS, BANYUMAS – Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Banyumas, Adhi Wiharto menyayangkan sikap Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Terkait respon sejumlah kasus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkesan lepas tangan. 

"Menurut saya perlunya peran serta aktif Pemkab dalam program MBG. Pemkab yang proaktif sangat diperlukan, agar program MBG ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Apalagi termasuk program prioritas Presiden Prabowo," ujar Adhi, di Purwokerto, Minggu (5/10/2025).

Ia mengingatkan Bupati harusnya paham peran Pemkab karena sudah disampaikan saat retret kepala daerah, baik gelombang 1 di Akmil Megelang maupun gelombang 2 di Kampus IPDN Jatinangor. Kepala BGN selaku salah satu pembicara menegaskan tiga peran strategis Pemkab dalam mendukung program MBG. Antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok. Serta bersama BGN melakukan penyaluran. Artinya BGN sudah sejak jauh hari menyampaikan bahkan mengajak Pemkab untuk bersama-sama BGN untuk mengawal Program Strategis ini.

"Bahkan kepala BGN mengatakan bahwa forum retret memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Karena melalui forum retret informasi yang sebelumnya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada kepala daerah akan dapat dijelaskan secara langsung," ujarnya.

Untuk itu menurut Wakil Ketua DPC Gerindra ini, Bupati Banyumas seharusnya tidak hanya mengkritik maupun mengeluh bahwa pelaksanaan MBG di Banyumas tidak melibatkan pemerintah daerah. 

"Seharusnya Bupati paham bahwa BGN sudah menjelaskan peran strategis Pemda dalam MBG, apalagi di Banyumas dapur MBG pertama yang berdiri berada di lahan TNI yang juga melibatkan TNI. Jika ini saja Bupati tidak mengetahui berarti ada komunikasi yang kurang baik dengan jajarannya," kata Adhi.

Adhi menambahkan, BGN sedari awal juga sudah menyiapkan ada koordinator di tingkat kabupaten. 

"Pernyataan Bupati Banyumas yang mengatakan setiap ada permasalahan kena getahnya padahal tidak tahu apa-apa juga sangat tidak bijak. Seakan-akan mengkritik kebijakan Presiden Prabowo dan pemerintahannya yang tidak terkoordinasi dengan baik," kata Adhi. 

Menurut Adhi, sudah seharusnya Bupati selaku kepala daerah menerima keluhan dari masyarakat dan mencarikan solusinya. Bukan justru menyalahkan pihak lain.

"Selaku pemimpin harus mau mendengar keluhan ringan yang hadir dari masyarakat. Saya rasa sangat wajar bila masyarakat meminta tanggung jawab Pemkab, karena minimnya akses informasi," ujarnya.

Meski Bupati mengaku tidak tahu apa-apa soal MBG di Banyumas, tetapi Adhi juga mengapresiasi langkah Pemkab yang kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan Forkompinda, Dinas terkait dan Forkompimcam. 

"Sudah seharusnya pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat, sesuai amanat  UU Nomor 23 Tahun  2014 tentang pemerintah daerah. Bahkan tidak hanya mendukung, namun kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN (Program Strategis Nasional) yang merupakan program unggulan Presiden, juga dapat dikenai sanksi," kata Adhi. 

Ia berharap ke depan tim khusus yang dibentuk dapat berkerja dengan baik dalam fungsi pengawasan supaya program MBG ini dapat berhasil dan berjalan lancar. Mengingat pentingnya program ini untuk meningkatkan produktivitas generasi mendatang melalui perbaikan gizi anak, ibu hamil dan balita. Serta secara signifikan menggerakan ekonomi nasional dengan memberdayakan petani dan UMKM. 

"Program ini juga bertujuan untuk membangun pondasi ketangguhan nasional yang menjadi investasi baik untuk masa depan bangsa," kata Adhi. (*)