TIMES BANYUMAS, BANJARNEGARA – DPRD Banjarnegara menggelar rapat paripurna tetang penandatanganan berita acara terhadap tiga raperda Kabupaten Banjarnegara tahun 2025, Selasa, (16/9/2025). 

‎Rapat Paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat SE dihadiri Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana dan jajarannya.

‎Tiga raperda itu adalah raperda perubahan badan hukum Perusda Pertambangan Kabupaten Banjarnegara menjadi perusahaan perseoran daerah (Perseroda), raperda perubahan atas perda Kabupaten Banjarnegara No 20 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah dan raperda cagar budaya.

‎Ketua DPRD Anas Hidayat SE dalam sambutannya berharap tiga raperda ini dapat memberikan manfaat kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat Banjarnegara.

‎Sementara pada pendapat akhir, 7 fraksi di DPRD Banjarnegara sepakat menerima dan menyetujui tiga raperda tersebut dengan catatan.

‎Fraksi PKS misalnya menyambut baik perda perubahan karena langkah penting dalam meningkatkan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan dan akuntabel guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah khususnya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

‎Hal senada juga disampaikan fraksi PDIP - PP, fraksi Nasdem Hanura, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi Golkar dan fraksi PAN.

‎Usai mengikuti sidang paripurna, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menegaskan, bahwa tiga raperda ini salah satu bentuk tupoksi DPRD untuk membahas prodak legislasi. Tentunya sudah dikaji sedemikian rupa, sehingga diharapkan tiga prodak Legislatif ini bermanfaat untuk Banjarnegara.

‎Masalah pertambangan merupakan amanah dan harus berubah agar pendapat PAD sektor ini bisa lebih maksimal lagi.

‎"PAD dari sektor ini sudah cukup membaik, dan di era saya sudah naik cukup signifikan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa lebih dioptimalkan," jelasnya.

‎Untuk meningkatkan PAD imbuhnya, pihaknya akan membeli alat timbang sehingga ke depan tidak ada pihak ketiga yang menambang di dalam kawasan kecuali BUMD milik daerah.

‎"Jadi para pihak ke tiga ini membeli di luar timbangan, Jadi secara timbangan, jauh lebih optimal termasuk jumlah kubikasinya," tegas Bupati Banjarnegara.

‎Disampaikan juga, jika selama ini menggunakan sistem kerja sama dengan beberapa pihak, jadi yang menambang itu tidak 100 persen dari BUMD, tetapi dalam betik sama. "Mudah-mudahan dengan perubahan ini akan ada peningkatan," imbuh dr Amalia Desiana, Bupati Banjarnegara. (*)