TIMES BANYUMAS, BANJARNEGARA – Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kembali menetapkan status siaga darurat bencana menyusul meningkatnya intensitas hujan dan maraknya kejadian tanah longsor dalam sebulan terakhir. Wilayah ini memang dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana tanah longsor dan gerakan tanah di Jawa Tengah.

Data dari Dinas Kominfo Banjarnegara pada Rabu (29/10/2025) mencatat, ada empat jenis bencana yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, yakni tanah longsor, angin kencang, banjir, dan cuaca ekstrem.

Menindaklanjuti situasi tersebut, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana memimpin rapat koordinasi (rakor) penetapan status siaga darurat bencana di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Selasa malam (28/10/2025). Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati H. Wakhid Jumali, Lc, Sekretaris Daerah Drs. Indarto, M.Si, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain BPBD, DPUPR, Dinsos PPA, Dinkes, Satpol PP, Dinkominfo, Kesbangpol, dan PMI Banjarnegara.

Usai pembahasan dan kajian mendalam, Pemkab menetapkan Status Siaga Darurat Tanah Longsor, Angin Kencang, Cuaca Ekstrem, dan Banjir di wilayah Kabupaten Banjarnegara selama 215 hari, terhitung mulai 28 Oktober 2025 hingga 31 Mei 2026.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/871 tanggal 28 Oktober 2025, sebagai bentuk respon cepat terhadap kondisi terkini di lapangan.

Menurut Bupati Amalia, keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain laporan BMKG mengenai tingginya intensitas hujan sejak Oktober, kajian BNPB terkait pergeseran tanah dan sesar aktif di wilayah Banjarnegara, serta banyaknya laporan kejadian bencana dari masyarakat.

Sejumlah titik rawan yang mengalami gerakan tanah antara lain Desa Beji (Pandanarum), Desa Karangnangka (Pagentan), Desa Ratamba (Pejawaran), Desa Penusupan (Pejawaran), serta pondasi jembatan di Desa Karekan (Pagentan). Selain itu, longsor juga terjadi pada talud SMP Satap Desa Tlagawera, Kecamatan Banjarnegara.

Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Dalam arahannya, Bupati Amalia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terukur.

“Rapat ini penting agar kita tidak bergerak sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat antarinstansi agar penanganan bencana bisa dilakukan secara efektif,” ujar Bupati Amalia.

Ia juga menugaskan BPBD Banjarnegara untuk segera melakukan asesmen ke wilayah rawan guna menentukan langkah-langkah taktis di lapangan.

Lebih lanjut, Bupati mengusulkan pembentukan tim atau grup khusus yang fokus membahas dan menangani berbagai persoalan kebencanaan di Banjarnegara.

“Tanggap darurat bencana hanya akan berjalan efektif jika dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam situasi darurat,” tegasnya.

Bupati Amalia juga mengajak seluruh unsur, mulai dari perangkat kecamatan, pemerintah desa, relawan, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. (*)